Pendahuluan: Membuka Jendela ke Dunia di Atas Pohon
Bayangkan sebuah kehidupan yang terpaku pada ketinggian, di mana rumah-rumah sederhana bertengger kokoh 20 meter di atas dahan pohon. Bagi Suku Bunggu—atau yang secara sosiolinguistik dikenal sebagai sub-etnis Suku Kaili Inde asal Sulawesi Tengah—ini bukan sekadar cara bertahan hidup dari binatang buas, melainkan harmoni mendalam dengan rimba Pasangkayu. Namun, memori tentang kebebasan nomaden dan rumah-rumah di awang-awang itu kini perlahan memudar, berganti dengan realitas pahit di permukaan tanah. Masyarakat yang telah mendiami wilayah ini jauh sebelum Republik Indonesia memproklamirkan kedaulatannya, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan ironis: mereka dianggap sebagai “orang asing” di atas tanah ulayatnya sendiri akibat diskontinuitas regulasi yang tidak memihak.
Takeaway 1: Paradoks Pengakuan — Eksis Secara Budaya, Gaib Secara Hukum
Suku Bunggu berada dalam posisi hukum yang sangat rentan, sebuah kondisi yang saya sebut sebagai “kegaiban legal.” Secara sosiokultural, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu mengakui keberadaan mereka sebagai entitas Rechtsgemeenschap (masyarakat hukum adat) yang memiliki kekayaan budaya luar biasa. Namun, pengakuan ini bersifat parsial dan hanya menyentuh aspek permukaan. Hingga detik ini, belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang secara spesifik memberikan pengakuan de jure atas hak ulayat mereka.
Ketidakhadiran alas hak hukum ini membuat hubungan magis-religius antara suku dan tanahnya terputus oleh kekuatan modal. Mulyadi, selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pasangkayu, memberikan pernyataan yang cukup tajam: langkah pemerintah selama ini baru sebatas “menata” mereka agar menetap dan hidup lebih “manusiawi.” Namun, di balik narasi kemanusiaan tersebut, terselip agenda pragmatis kekuasaan; penataan tersebut bertujuan agar masyarakat adat ini “lebih mudah dikontrol.” Tanpa perlindungan hukum yang kuat, penataan ini tak ubahnya domestikasi yang mencabut kedaulatan mereka atas tanah leluhur.
Takeaway 2: Tragedi 1991 — Saat “Hak Guna Usaha” Menghapus Sejarah
Titik nadir perjuangan Suku Bunggu meletus pada tahun 1991. Kehadiran PT Astra Pasangkayu dengan bekal Hak Guna Usaha (HGU) seluas 500 hektare dari pemerintah pusat menjadi lonceng kematian bagi kedaulatan lahan mereka. Legitimasi negara melalui HGU seolah menghapus ribuan tahun jejak langkah Suku Bunggu. Tragedi ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan pengusiran paksa yang menyedot enam wilayah kehidupan mereka, yakni Dusun Moi, Tanga-tanga, Bamba Apu, Kumu, Lala, dan Dusun Putimata.
Proses penggusuran tersebut meninggalkan trauma kolektif yang dalam. Berdasarkan penuturan tokoh masyarakat seperti Aso M dan Panggo, aparat bersenjata lengkap dikerahkan untuk memaksa mereka keluar dari zona HGU. Rumah-rumah dihancurkan dan pohon-pohon sagu yang menjadi sumber kehidupan utama ditebang habis untuk digantikan oleh monokultur sawit.
“Suku Bunggu sempat melakukan perlawanan, tapi apa daya dan kekuatan Suku Bunggu untuk melawan aparat TNI dan Polri dengan senjata lengkap. Akhirnya Suku Bunggu mengalah dan meninggalkan wilayah tersebut, tergusur ke wilayah pegunungan batu yang jauh dari sungai.” — Panggo, Ketua Adat Suku Bunggu.
Takeaway 3: Penistaan Identitas — Makam Leluhur yang Tertutup Pohon Sawit
Aspek paling menyakitkan dari alih fungsi lahan ini bukan sekadar hilangnya akses ekonomi, melainkan penghancuran memori kolektif dan spiritualitas etnis. Di atas lahan yang kini menjadi perkebunan sawit dan pemukiman perusahaan, dulunya berdiri makam-makam leluhur Suku Bunggu yang sangat mereka keramatkan.
Tindakan menanam pohon sawit tepat di atas areal pemakaman adalah bentuk penistaan identitas yang tak terperikan. Bagi masyarakat adat, tanah pemakaman adalah titik ikat antara yang hidup dan yang telah tiada. Ketika nisan-nisan itu digilas alat berat dan diganti dengan batang sawit, perusahaan tidak hanya mencuri tanah, tetapi juga mencoba menghapus sejarah dan jati diri Suku Bunggu. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya penghargaan pihak korporasi terhadap tatanan nilai dan kesakralan adat istiadat setempat.
Takeaway 4: Hukum Adat yang Tetap Tegak di Tengah Ketidakpastian
Meski negara belum hadir sepenuhnya dalam memberikan jaminan perlindungan hak ulayat, Suku Bunggu membuktikan ketangguhannya melalui sistem pemerintahan adat yang tetap berjalan di bawah kepemimpinan “To Tua”. Mekanisme hukum internal ini menjadi benteng terakhir penjaga ketertiban sosial mereka.
Beberapa sanksi adat yang hingga kini masih diberlakukan secara ketat mencerminkan nilai keadilan yang radikal:
- Sanksi Zina: Pelanggar diwajibkan membayar denda berupa babi, pedang, dan piring tembaga yang nilainya bisa mencapai puluhan juta rupiah.
- Sanksi Penyerobotan Lahan: To Tua melakukan musyawarah untuk mengembalikan hak pemilik asli atau menetapkan ganti rugi yang adil bagi pihak yang dirugikan.
- Sanksi Pembunuhan (Paling Berat): Sebagai upaya memutus rantai dendam antar-keluarga, pelaku dan korban akan dikubur secara bersama-sama dalam sebuah ritual yang disaksikan oleh seluruh masyarakat adat.
Mekanisme ini menjadi bukti otentik bahwa kedaulatan adat di tingkat akar rumput tetap hidup sebagai jantung kehidupan mereka, meski secara legal-formal mereka dianggap “tidak ada.”
Takeaway 5: Beo Sagu — Rasa Gurih di Tengah Perjuangan
Di tengah gempuran ekspansi perkebunan, Suku Bunggu—khususnya dari sub-etnis Uma (To Po Uma)—tetap melestarikan identitas mereka melalui kuliner tradisional Beo Sagu. Secara linguistik, kata “Beo” berakar dari kata Tabaro yang berarti Sagu. Nama “Beo” sendiri merujuk pada sifatnya yang “melekat,” melambangkan keeratan hubungan suku ini dengan alamnya.
Karakteristik khas Beo Sagu di Pasangkayu adalah penggunaan santan kental yang menghasilkan rasa gurih, dipadukan dengan bumbu rempah seperti kecobrang, jahe, kunyit, dan lengkuas. Hidangan ini bukan sekadar asupan nutrisi, melainkan simbol perlawanan budaya. Selama “Beo” masih dimasak, identitas mereka sebagai anak-anak rimba yang takkan pernah benar-benar bisa “lepas” dari akar tradisinya akan terus terjaga.
Penutup: Menatap Masa Depan yang Masih “Remang-Remang”
Kisah Suku Bunggu di Pasangkayu adalah cermin retak pembangunan kita. Perlindungan hak ulayat melalui pengesahan Perda bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan sosial. Tanpa pengakuan de jure, eksistensi mereka akan terus tergerus oleh kepentingan ekonomi yang sering kali buta terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan sejarah.
Kita harus berani bertanya pada diri sendiri: apakah pembangunan ekonomi yang kita agungkan harus selalu dibangun di atas puing-puing identitas dan makam leluhur manusia-manusia paling awal di tanah ini? Jika kemajuan hanya berarti kemakmuran bagi korporasi namun pemiskinan bagi pemilik asli lahan, lantas untuk siapa pembangunan itu sebenarnya ditujukan?
