Penulis: TIM Riset Lophia Global Indonesia
Link Formulir Kejar Paket A/B/C
1. Janji Konstitusi vs. Realitas di Lapangan
Pendidikan bukan sekadar rutinitas di balik meja kayu, melainkan mandat suci konstitusi. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan potensi diri, sekaligus hak setiap warga negara. Namun, di Sulawesi Barat, janji luhur ini sering kali terhenti di persimpangan jalan desa atau di bawah terik matahari pesisir.
Bagi ribuan anak di provinsi ini, bangku sekolah masih menjadi barang mewah. Fenomena Anak Tidak Sekolah (ATS) anak usia 6 hingga 21 tahun yang tidak mengenyam pendidikan karena alasan ekonomi, sosial, maupun kesehatan masih menjadi tantangan besar. Mengapa di sebuah provinsi yang tengah bersiap untuk maju, pendidikan masih menjadi hak yang sulit digapai oleh sebagian kecil generasinya?
2. Data yang Berbicara: Bukan Sekadar Angka, Tapi Nasib yang Terabaikan
Fakta pertama yang harus kita hadapi adalah skala krisis ini. Berdasarkan data BKKBN (2021), Sulawesi Barat mengawali langkah dengan angka awal 48.105 ATS (sekitar 10,52%). Data Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan menempatkan Sulbar pada posisi ke-6 secara nasional untuk angka ATS kategori usia 7-12 tahun dengan persentase 1.79%, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 0,52%.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik dingin dalam laporan pemerintah. Mereka adalah napas dan mimpi ribuan anak yang terancam layu sebelum berkembang. Meski laporan terbaru per Juni 2025 menunjukkan angka ini mulai ditekan hingga menyentuh kisaran 27.000 anak, urgensi penanganannya tetap menjadi prioritas utama demi mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Barat yang masih tertinggal dibandingkan provinsi lain.
“Kemajuan pendidikan merupakan pilar utama bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa, yang mendorong pentingnya pemerataan layanan dan kualitas pendidikan.” Nurhayati (2018).
3. Lingkaran Setan: Kemiskinan sebagai Pencuri Ruang Kelas
Fakta kedua yang menyayat hati adalah bagaimana kemiskinan bekerja secara sistematis. Kemiskinan di Sulawesi Barat bukan sekadar angka ekonomi; ia adalah pencuri yang menyelinap ke ruang kelas, memaksa jemari yang seharusnya memegang pena untuk beralih memetik hasil bumi demi sesuap nasi.
Fakta ketiga yang mengejutkan adalah jurang terjal pada Angka Partisipasi Sekolah (APS) persentase anak sekolah pada kelompok usia tertentu. Pada usia 7-12 tahun, APS Sulbar mencapai angka membanggakan di atas 98%. Namun, saat memasuki usia 16-18 tahun (SMA/Sederajat), APS terjun bebas ke angka 71,57%. Inilah “titik penyumbat” di mana anak-anak mulai terjebak sebagai pekerja permanen.
Hambatan ekonomi ini termanifestasi dalam tiga wajah:
- Biaya Hidup yang Menghimpit: Meski sekolah formal gratis, biaya transportasi di daerah terpencil dan kebutuhan dasar tetap menjadi beban tak terpikul.
- Anak sebagai Penopang Ekonomi: Dalam keluarga miskin, anak dipandang sebagai aset tenaga kerja yang harus segera “menghasilkan.”
- Kesenjangan Akses: Kurangnya keterjangkauan layanan pendidikan di pelosok membuat biaya sekolah menjadi tidak efisien bagi keluarga prasejahtera.
4. Dilema Sosial: Tembok Persepsi dan Pernikahan Dini
Fakta keempat berkaitan dengan benturan budaya. Sulawesi Barat menghadapi tantangan besar dari tingginya angka pernikahan usia dini. Data menunjukkan sekitar 21% perempuan usia 20-24 tahun di Sulbar sudah menikah sebelum usia 18 tahun. Dalam konteks ATS, faktor pernikahan menyumbang sekitar 10,07% kasus.
Namun, ada penghalang yang lebih halus namun kokoh: pola pikir. Persepsi bahwa “pendidikan sudah cukup” atau sekolah tidak lagi relevan menjadi tembok besar. Terdapat fenomena psikologis yang mendalam di mana anak-anak yang sudah merasakan upah sendiri atau sudah membangun rumah tangga merasa enggan untuk kembali.
“Anak yang sudah bekerja mendapatkan upah dan anak yang telah menikah menjadi alasan anak tersebut tidak lagi ingin kembali bersekolah, meski sudah dibujuk sedemikian rupa.” Laporan iNews (2023).
5. Deviasi Data: Mengapa “Mencari” Anak Tidak Sekolah Begitu Sulit?
Fakta kelima mengungkap kompleksitas di lapangan: data administratif sering kali tidak sinkron dengan kenyataan. Satgas ATS menemukan apa yang disebut sebagai “Deviasi Data.” Dari proses rekonfirmasi terhadap 24.230 data awal (per Februari 2024), terungkap fakta teknis yang mengejutkan.
Ternyata, hanya 5.624 anak yang benar-benar terkonfirmasi sebagai ATS murni. Mengapa terjadi deviasi? Ribuan lainnya ditemukan sudah pindah domisili tanpa jejak, sudah meninggal dunia, datanya ganda, atau bahkan sudah melewati batas usia sekolah (di atas 18 tahun). Inilah alasan mengapa proses tracing atau pelacakan berbasis data digital desa menjadi kunci utama. Tanpa data yang akurat, intervensi kebijakan hanya akan menembak ke arah yang salah.
6. Gerakan Kembali Bersekolah (GKB): Kolaborasi Menuju Zero ATS
Menyikapi krisis ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah arahan Pj. Gubernur meluncurkan kerangka strategis Program 4+1 (Penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pernikahan dini, dan ATS, plus pengendalian inflasi). Senjatanya adalah PORTAL-ATS, sebuah sistem manajemen data terpadu untuk memantau penanganan anak putus sekolah secara real-time.
Kunci suksesnya bukan hanya pada anggaran, melainkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan TNI, Polri, Kepala Desa, hingga pegiat literasi. Contoh inspirasi datang dari Desa Adolang Dhua, Kabupaten Majene. Desa ini awalnya memiliki 24 anak ATS pada tahun 2021, namun melalui pendampingan yang gigih dan pelacakan berbasis desa, kini mereka menyandang status “Zero ATS”.
Bagi anak-anak yang tidak mungkin lagi masuk sekolah formal karena faktor usia atau beban psikologis, pemerintah mengarahkan mereka ke PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), sebuah jalur pendidikan non-formal yang memberikan fleksibilitas tanpa mengorbankan kualitas ilmu.
7. Penutup: Sebuah Refleksi untuk Masa Depan
Penanganan Anak Tidak Sekolah di Sulawesi Barat bukan sekadar upaya administratif untuk memperbaiki tabel statistik. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menaikkan derajat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi kita. Setiap satu anak yang kita jemput kembali ke sekolah adalah satu gerbang masa depan yang terbuka, satu rantai kemiskinan yang putus, dan satu langkah menuju daerah yang lebih berdaya saing.
Beasiswa dan perlengkapan sekolah memang penting, namun menanamkan kesadaran di hati setiap orang tua bahwa pendidikan adalah jalan keluar, jauh lebih fundamental. Perjalanan menuju “Zero ATS” adalah lari maraton, bukan lari cepat. Ia butuh ketangguhan yang sistematis dan masif.
Jika pendidikan adalah hak setiap anak yang dijamin negara, berapa banyak lagi kursi kosong di ruang kelas yang harus kita biarkan berdebu sebelum kita benar-benar bergerak bersama?
Referensi & Sumber Data:
- Badan Pusat Statistik (BPS) – Statistik Pendidikan 2025.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Data BKKBN & Hasil Rekonfirmasi Satgas ATS Sulawesi Barat (2023-2024).
- Laporan ANTARA News & iNews Mamuju mengenai Program 4+1 Pemprov Sulbar.
