Secara legal-formal, Indonesia memiliki janji luhur melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003: pendidikan adalah hak fundamental dan pilar utama kemajuan bangsa. Namun, ketika idealisme hukum berbenturan dengan realitas di lapangan, muncul sebuah friksi struktural yang mengkhawatirkan. Di Sulawesi Barat, janji tersebut tertahan oleh ribuan pasang kaki anak-anak yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah.
Kesenjangan ini bukan sekadar masalah teknis operasional, melainkan sebuah paradoks sosiologis. Di satu sisi, kita mengejar standar global wajib belajar 12 tahun, namun di sisi lain, ribuan anak masih terjebak dalam “ruang tunggu” pendidikan yang tidak menentu. Sulawesi Barat menjadi cermin jernih yang memaksa kita melihat kembali: benarkah sistem pendidikan kita cukup inklusif untuk merangkul mereka yang berada di tepian?
Di jantung Sulawesi Barat, angka Anak Tidak Sekolah (ATS) mencapai sebuah titik kritis. Berdasarkan data BKKBN Pendataan Keluarga Indonesia (PK21), tercatat sebanyak 48.105 jiwa anak tidak sekolah. Namun, di balik angka masif ini, terdapat sebuah realitas administratif yang kompleks.
Hasil rekonfirmasi data hingga Desember 2023 menunjukkan tantangan validasi yang luar biasa: dari total 48.105 data awal, baru 20.032 data yang berhasil direkonfirmasi, sementara 28.073 lainnya masih menjadi “angka bayangan” yang belum terkonfirmasi. Ketidakpastian data ini mencerminkan betapa cairnya mobilitas penduduk dan sulitnya melacak jejak anak-anak yang hilang dari sistem formal. Kondisi ini memberikan tekanan berat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Barat. Dengan angka ATS mencapai 10,52%, provinsi ini seolah “terjangkar” pada peringkat bawah dibandingkan provinsi tetangga.
“Anak putus sekolah menyebabkan permasalahan pembangunan daerah.” — Penjabat Gubernur Sulawesi Barat.
Upaya mitigasi melalui “Gerakan Kembali Bersekolah” (GKB) memang telah dimulai sejak Juli 2023. Namun, efektivitasnya menunjukkan betapa terjalnya jalan yang harus ditempuh. Hingga akhir 2023, baru 108 anak yang berhasil dikembalikan ke sekolah. Perlu dicatat secara jeli bahwa 108 anak ini berasal dari subset khusus, yakni 286 anak “temuan baru” di luar data BKKBN, yang menunjukkan betapa sulitnya menjangkau kembali anak-anak yang sudah lama terputus dari ekosistem pendidikan.
Jika kita hanya menyalahkan kemiskinan sebagai penyebab tunggal, kita gagal melihat realitas sosiologis yang lebih dalam. Penelitian Putri Amelia Dirham di wilayah pesisir Tanangan, Majene, mengungkap adanya tarik-ulur kepentingan yang sangat kuat antara kebutuhan ekonomi mendesak dengan janji masa depan sekolah.
Di wilayah ini, laut sering kali menawarkan kepastian ekonomi yang lebih nyata dibandingkan ruang kelas yang kaku. Fenomena ini diperparah oleh kebijakan sekolah yang tidak fleksibel dalam menangani pelanggaran siswa, yang alih-alih merangkul, justru sering kali mendorong anak semakin jauh dari pintu sekolah. Kemiskinan di pesisir Tanangan bertindak sebagai katalis, namun “jebakan budaya”—yang lebih mendorong anak segera bekerja membantu keluarga—menjadi penghambat utama. Hal ini menciptakan persepsi negatif bahwa pendidikan formal adalah beban struktural yang tidak adaptif terhadap ritme hidup masyarakat pesisir.
Untuk memecahkan kebuntuan ini, pendidikan kesetaraan menawarkan sebuah solusi inovatif melalui konsep Satuan Kredit Kompetensi (SKK). Sebagai Spesialis Inovasi, saya melihat SKK bukan sekadar angka, melainkan sebuah model finansial pendidikan yang fleksibel. Kompetensi di sini diperlakukan sebagai aset yang bisa “dicicil” (dibayar bertahap) tanpa harus terikat pada kehadiran fisik delapan jam sehari.
Rasio konversi beban belajar dalam sistem ini adalah kunci bagi anak-anak yang harus menopang ekonomi keluarga:
Dengan sistem ini, seorang anak di Majene atau Polewali Mandar tetap bisa bekerja di laut atau pasar, sembari melunasi “tenor” kompetensi mereka. Pendidikan tidak lagi bersifat kaku, melainkan menjadi cair (liquid), menyesuaikan diri dengan denyut hidup warga belajar.
Inovasi pendidikan paling radikal justru sering muncul dari jalur non-formal. PKBM Lophia, misalnya, kini mengimplementasikan pendekatan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) yang dirancang untuk mewujudkan Delapan Dimensi Profil Lulusan, termasuk aspek Well-being dan Komunikasi Digital. Kurikulum ini berdiri di atas tiga pilar utama:
Menariknya, meskipun berada di jalur non-formal, PKBM ini justru melangkah lebih maju dengan mengintegrasikan Koding dan Kecerdasan Artifisial (AI) ke dalam kurikulumnya. Ini membuktikan bahwa pendidikan alternatif bukan lagi “pilihan kedua”, melainkan laboratorium bagi kecakapan masa depan yang sering kali gagal diakomodasi oleh sekolah formal yang birokratis.
Solusi lain yang semakin relevan adalah homeschooling. Di sini, terjadi pergeseran paradigma dari pendidikan sebagai “instruksi satu arah” menjadi “kolaborasi strategis”. Homeschooling menawarkan pendekatan personal yang memungkinkan anak dengan gaya belajar unik atau kebutuhan khusus untuk tetap berkembang tanpa tekanan standarisasi kelas besar.
Kunci keberhasilannya terletak pada pemulihan kendali psikologis anak terhadap proses belajarnya sendiri. Sebagaimana ditekankan dalam praktik Tree Homeschool, jadwal belajar bukan lagi paksaan dari atas, melainkan kesepakatan bersama.
“Homeschooling bukan hanya tentang memberi instruksi, tapi membangun kolaborasi. Ajak anak menyusun jadwal bersama agar ia merasa memiliki kendali atas proses belajarnya.” — Tree Homeschool.
Krisis 48 ribu anak di Sulawesi Barat adalah lonceng peringatan bagi kita semua. Pendidikan tidak boleh lagi menjadi “cetakan mati” yang memaksa setiap anak untuk masuk ke dalam bentuk yang sama. Masa depan menuntut sistem yang lebih adaptif, cair, dan kolaboratif, di mana jalur formal, non-formal, maupun homeschooling berdiri sejajar sebagai jembatan menuju kemandirian.
Pikirkan Ini: Jika fleksibilitas adalah kunci keberhasilan di era digital, apakah kita yang justru tertinggal karena masih memaksa setiap anak untuk masuk ke dalam cetakan yang sama?
© 2026 Created with Lophia Institute
