Dari Inovasi Pendidikan Lokal Menuju Tata Kelola Kolaboratif untuk Pembangunan Masyarakat di Daerah

Saya meyakini bahwa pendidikan bukan hanya persoalan memperoleh ijazah, tetapi merupakan salah satu instrumen utama negara dalam membangun kapasitas manusia, memperluas kesempatan hidup, dan mengurangi kerentanan sosial. Keyakinan tersebut tumbuh dari pengalaman saya selama menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara di bidang pendidikan sekaligus terlibat langsung dalam pelayanan pendidikan masyarakat. Pengalaman tersebut mempertemukan saya dengan persoalan yang tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu institusi: anak tidak sekolah, keterbatasan akses pendidikan bagi masyarakat dengan kondisi sosial-ekonomi tertentu, lemahnya keterhubungan antara pendidikan dan kesempatan ekonomi, serta fragmentasi program pembangunan di tingkat lokal.

Sebagai seorang pendidik dan ASN, saya melihat bahwa masyarakat di daerah tidak selalu membutuhkan model pendidikan yang seragam. Sebagian warga belajar membutuhkan fleksibilitas waktu karena bekerja, membantu keluarga, tinggal jauh dari pusat layanan pendidikan, atau menghadapi kondisi sosial yang membuat mereka tidak dapat mengikuti sistem pendidikan formal secara normal. Pengalaman sebagai tutor pada pendidikan tinggi terbuka semakin memperkuat pemahaman saya bahwa teknologi dapat memperluas akses pendidikan, tetapi teknologi saja tidak cukup. Sistem pendidikan digital membutuhkan tata kelola, kelembagaan, sumber daya manusia, pendampingan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Pengalaman tersebut mendorong saya untuk terlibat dalam pengembangan layanan pendidikan nonformal melalui PKBM berbasis digital di Kabupaten Pasangkayu. Tujuannya bukan sekadar memberikan kesempatan memperoleh pendidikan kesetaraan, tetapi membangun model layanan yang lebih fleksibel, adaptif, dan dekat dengan kondisi masyarakat. Dalam proses tersebut saya menemukan persoalan yang lebih besar. Ketika seorang anak tidak sekolah, persoalannya tidak selalu hanya berada pada sektor pendidikan. Kondisi ekonomi keluarga, akses layanan publik, lingkungan sosial, norma masyarakat, kesempatan kerja, kesehatan, dan kualitas koordinasi antarinstansi dapat saling berhubungan.

Dari pengalaman lapangan tersebut muncul pertanyaan yang menjadi alasan utama saya ingin melanjutkan pendidikan doktoral di bidang Administrasi Publik. Saya ingin memahami secara lebih mendalam bagaimana pemerintah daerah dapat mengorkestrasi berbagai aktor untuk menangani persoalan publik yang bersifat lintas sektor. Pemerintah memiliki kewenangan dan legitimasi regulatif, dunia usaha memiliki sumber daya dan kapasitas ekonomi, lembaga pendidikan memiliki kapasitas pelayanan, sementara tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki modal sosial yang sangat penting dalam membangun penerimaan masyarakat.

Karena itu, saya memilih studi Doktor Administrasi Publik di Universitas Gadjah Mada sebagai bagian dari proses pengembangan kapasitas akademik dan profesional saya. Pilihan tersebut bukan semata-mata untuk memperoleh jenjang akademik yang lebih tinggi, tetapi karena saya membutuhkan kerangka teoritis, metodologis, dan analitis untuk memahami persoalan tata kelola yang saya temui di lapangan. Saya ingin mengubah pengalaman praktis menjadi pengetahuan yang dapat diuji secara ilmiah dan pada akhirnya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah.

Rencana penelitian saya berangkat dari persoalan tata kelola penanganan Anak Tidak Sekolah dan kerentanan sosial di Kabupaten Pasangkayu. Fokus utama penelitian bukan untuk menganggap sejak awal bahwa suatu program tertentu pasti berhasil, tetapi untuk mengkaji bagaimana collaborative governance dapat dibangun di antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan aktor masyarakat dalam menangani persoalan yang saling berkaitan.

Dalam kerangka tersebut, saya tertarik mengkaji posisi pemerintah daerah sebagai governance orchestrator. Pemerintah daerah tidak harus menjadi satu-satunya pelaksana seluruh program, tetapi memiliki posisi strategis untuk mengintegrasikan data, mempertemukan aktor, mengatur pembagian peran, membangun mekanisme akuntabilitas, serta memastikan bahwa berbagai sumber daya dapat diarahkan pada prioritas pembangunan yang sama.

Salah satu instrumen inovasi pelayanan yang ingin saya kaji adalah pendidikan kesetaraan berbasis digital yang dipadukan dengan Pembelajaran Berbasis Proyek atau Project-Based Learning, vokasi khusus, kearifan lokal, dan potensi ekonomi daerah. Gagasan ini berangkat dari pemikiran bahwa layanan pendidikan bagi warga belajar, khususnya mereka yang sebelumnya tidak terlayani secara optimal, perlu memiliki hubungan dengan realitas kehidupan mereka.

Potensi lokal seperti kelapa, kelapa sawit, sektor maritim, pertanian, dan berbagai sumber daya ekonomi daerah dapat menjadi konteks pembelajaran vokasi. Namun, saya tidak akan menganggap bahwa pendidikan vokasi secara otomatis menghasilkan wirausaha atau secara langsung menghapus persoalan sosial. Justru hubungan tersebut perlu diuji secara ilmiah: bagaimana desain pelayanan pendidikan dapat meningkatkan kapasitas individu, bagaimana ekosistem kolaboratif mendukung keberlanjutan program, serta kondisi kelembagaan apa yang memungkinkan inovasi tersebut direplikasi.

Setelah menyelesaikan studi, komitmen utama saya adalah kembali ke Indonesia dan melanjutkan pengabdian sebagai ASN serta penggerak pendidikan masyarakat. Saya tidak ingin pengetahuan yang diperoleh selama studi berhenti pada disertasi atau publikasi ilmiah. Pengetahuan tersebut harus kembali menjadi kapasitas pelayanan publik di daerah.

Dalam jangka pendek, saya akan memperkuat model pendidikan kesetaraan berbasis digital yang telah saya kembangkan dengan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual. Pengembangan tersebut akan diarahkan pada integrasi literasi digital, pembelajaran berbasis proyek, keterampilan vokasional, potensi lokal, dan penguatan kapasitas kewirausahaan warga belajar. Implementasinya akan dilakukan secara bertahap dan berbasis evaluasi, bukan melalui klaim bahwa satu model dapat menyelesaikan seluruh persoalan sosial.

Pada saat yang sama, saya akan membangun jejaring kolaborasi dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, lembaga pendidikan nonformal, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan ruang kolaborasi yang memungkinkan data, pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman lapangan dapat dipertukarkan secara lebih terstruktur.

Dalam jangka menengah, saya ingin berkontribusi pada pengembangan model tata kelola pendidikan nonformal yang dapat digunakan pemerintah daerah sebagai salah satu instrumen penanganan Anak Tidak Sekolah. Model tersebut diharapkan tidak berhenti pada proses mengembalikan anak ke dalam layanan pendidikan, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan belajar, keterampilan, kesiapan memasuki dunia kerja, dan kemampuan warga belajar membangun kehidupan yang lebih mandiri.

Saya juga ingin mengembangkan pendekatan berbasis data dalam pengelolaan program. Salah satu kelemahan yang sering muncul dalam kebijakan publik adalah program berjalan secara sektoral sementara data dan indikator keberhasilannya tidak terintegrasi. Karena itu, pengalaman akademik di UGM akan saya gunakan untuk mengembangkan kerangka pengambilan keputusan yang menghubungkan data pendidikan dengan konteks sosial dan ekonomi masyarakat, dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing lembaga serta prinsip perlindungan data.

Dalam jangka panjang, kontribusi yang saya harapkan bukan hanya berupa satu lembaga atau satu program di Pasangkayu. Saya ingin mengembangkan model yang dapat dipelajari, dievaluasi, dan apabila terbukti efektif, direplikasi pada wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa. Kabupaten Pasangkayu dapat menjadi lokus awal, tetapi tujuan akhirnya adalah menghasilkan pengetahuan dan model tata kelola yang memiliki relevansi lebih luas bagi daerah lain di Indonesia, khususnya wilayah yang menghadapi tantangan akses pendidikan, keterbatasan sumber daya, dan fragmentasi pelayanan publik.

Saya menyadari bahwa perubahan kebijakan publik membutuhkan waktu dan tidak dapat dibangun oleh satu individu. Karena itu, kontribusi yang ingin saya bangun setelah studi bukanlah menjadikan diri saya sebagai pusat perubahan, melainkan memperkuat institusi dan jejaring yang memungkinkan perubahan berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan publik, sekolah dan PKBM memiliki kapasitas pelayanan, dunia usaha memiliki sumber daya ekonomi, perguruan tinggi memiliki kapasitas pengetahuan, sedangkan masyarakat memiliki pengalaman dan modal sosial. Tantangannya adalah bagaimana semua sumber daya tersebut dapat dipertemukan dalam tata kelola yang jelas, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Komitmen kembali ke Indonesia bagi saya juga merupakan kelanjutan logis dari perjalanan karier. Saya telah memperoleh pengalaman sebagai pendidik dan ASN di daerah. Saya memahami bahwa pembangunan Indonesia tidak hanya membutuhkan kebijakan nasional yang baik, tetapi juga membutuhkan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi pelayanan yang nyata. Karena itu, ilmu Administrasi Publik yang saya peroleh di UGM akan saya kembalikan kepada masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan, penelitian kebijakan, pendidikan masyarakat, dan pengembangan inovasi pelayanan publik.

Saya ingin menjadikan pengalaman di Pasangkayu sebagai ruang belajar untuk memahami persoalan Indonesia secara lebih luas. Saya tidak membawa asumsi bahwa satu model akan menyelesaikan seluruh persoalan. Sebaliknya, saya ingin melakukan penelitian secara kritis untuk mengetahui mengapa suatu kolaborasi dapat berhasil atau gagal, bagaimana kepentingan antaraktor dinegosiasikan, bagaimana sumber daya didistribusikan, bagaimana akuntabilitas dibangun, dan bagaimana inovasi pelayanan publik dapat dipertahankan setelah program atau dukungan awal berakhir.

Pada akhirnya, tujuan saya mengikuti pendidikan doktoral adalah mempertemukan tiga hal: pengalaman pelayanan publik, pengetahuan akademik, dan kebutuhan nyata masyarakat. Saya ingin kembali sebagai ASN dan pendidik yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik lebih tinggi, tetapi juga mampu menerjemahkan pengetahuan tersebut menjadi kebijakan dan inovasi pelayanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi saya, keberhasilan pendidikan doktoral bukan hanya ketika saya memperoleh gelar doktor. Keberhasilannya adalah ketika pengetahuan yang saya peroleh mampu kembali menjadi manfaat bagi masyarakat: ketika anak yang sebelumnya tidak memiliki akses pendidikan memperoleh kesempatan belajar; ketika layanan pendidikan menjadi lebih relevan dengan kehidupan masyarakat; ketika potensi lokal dapat menjadi sumber pembelajaran dan penguatan ekonomi; dan ketika pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta masyarakat mampu bekerja bersama untuk menyelesaikan persoalan publik yang tidak dapat diselesaikan secara sektoral.

Dengan komitmen tersebut, saya siap kembali ke Indonesia, melanjutkan tugas sebagai ASN dan pendidik, serta mengabdikan kapasitas akademik saya untuk memperkuat tata kelola pelayanan publik di daerah. Saya berharap pendidikan doktoral di Universitas Gadjah Mada menjadi tahap penting untuk mengubah pengalaman lapangan menjadi pengetahuan yang kuat, dan mengubah pengetahuan tersebut menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat dan Indonesia.